Regulasi Perizinan Bisnis Waralaba
Monday, 10-Feb-14 03:16:47 WIB

Beberapa tahun belakangan ini bisnis waralaba kian mencuat. Beragam merek waralaba asing dan lokal sering dijumpai di negeri ini. Seperti yang diutarakan oleh Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), tahun 2012 lalu jumlah waralaba asing mencapai kurang lebih 350 dan tahun 2013 ini akan meningkat menjadi 400 waralaba yang akan ekspansi dan bersaing dengan waralaba yang telah ada.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 53/M-DAG/PER/8/2012, Tentang Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan, pengertian waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dijelaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pengertian pemberi waralaba (Franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan pengertian untuk penerima waralaba (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang pemberi waralaba.

Sebuah bisnis waralaba harus memiliki beberapa kriteria antara lain memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatatan usahanya.

Untuk tahap selanjutnya pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan untuk mendapatkannya harus mendaftarkan prospektus penawaran waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementrian Perdagangan.

Permohonan STPW harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan. Berbagai dokumen persyaratan tersebut terinci dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 53/M-DAG/PER/8/2012.


Salah satu syarat khusus bagi pemberi waralaba yang berasal dari luar negeri, prospektus penawaran waralaba harus dilegalisir oleh public notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan RI atau Pejabat Kantor Perwakilan RI di negara asal.

Jika Surat Permohonan STPW dan dokumen persyaratan kurang lengkap maka pejabat penerbit STPW akan membuat surat penolakan penerbitan STPW paling lama 2 hari sejak diterimanya surat permohonan. STPW ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Sedangkan bagi pihak yang ingin memperpanjang STPW dibutuhkan beberapa persyaratan seperti STPW asli, dokumen-dokumen yang mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya dan laporan penggunaan produk dalam negeri. STPW dapat berakhir bila jangka waktu STPW berakhir, perjanjian waralaba berakhir dan pemberi dan/atau penerima waralaba menghentikan usahanya.

Pemberi dan penerima waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo waralaba serta wajib pula menggunakan bahan baku, peralatan usaha, serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang atau jasa produksi dalam negeri.

Sanksi administratif dapat menjerat pemberi waralaba dan penerima waralaba jika melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan masing-masing tenggang waktu 2 minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW. Pemberhentian sementara STPW paling lama 2 bulan, denda paling banyak Rp. 100.000.000 hingga pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW.

Namun rupanya akan ada revisi dalam hal pendaftaran surat perjanjian guna mendapatkan STPW. Tempat pendaftaran waralaba akan disentralisasikan dan jika sebelumnya pemerintah daerah berwenang mengeluarkan STPW maka dengan aturan revisi ini pendaftaran waralaba hanya bisa dilakukan di Kementrian Perdagangan saja. Seperti pernyataan Nurlaila Nur Muhammad, Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementrian Perdagangan yang dikutip dari lipsus.kontan.co.id pada 12 Juni 2012, “Pemerintah daerah nanti tidak berwenang mengeluarkan STPW, termasuk STPW untuk waralaba lokal”.

Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya di daerah untuk mengurusi STPW di daerah. Selain itu, selama ini Kementrian Perdagangan kesulitan mengumpulkan data STPW yang sudah diterbitkan di daerah. Sentralisasi ini nantinya akan memperkuat database waralaba yang ada di Indonesia.

Dalam revisi aturan waralaba, nantinya akan diatur dalam hal pemberian logo waralaba kepada pemilik waralaba yang sudah memiliki STPW. Logo tersebut digunakan sebagai pembeda antara business franchise dengan business opportunity.

Selanjutnya akan ada peraturan dalam hal pembatasan gerai waralaba baik waralaba asing maupun lokal. Aturan ini lebih fokus pada kepemilikan gerai waralaba restoran, hanya saja belum ada angka final berapa batas gerai yang bisa dimiliki pemegang lisensi atau master franchise jaringan waralaba restoran. Hal ini juga dilansir oleh Nurlaila melalui situs surabayapost.co.id pada 22 Januari 2013, “Penentuan batas kepemilikkan gerai sendiri oleh pemilik waralaba memang masih alot tapi jumlahnya tak akan terpaut jauh dari maksimal kepemilikkan toko modern yang sebanyak 150 gerai dan angka pastinya masih digodok”.

Aturan khusus untuk waralaba minimarket dan restoran juga akan diatur dalam revisi Permendag nanti. Revisi Permendag ini pada akhirnya bertujuan untuk mengatur gerai company owned, sekaligus menertibkan waralaba nasional agar tidak didominasi oleh pengusaha tertentu atau pemodal besar saja. (BAP)

KEEP READING :