Legalitas Keamanan Kemasan Pangan
Monday, 02-Sep-13 09:52:19 WIB

Kemasan pangan sangat diperlukan dalam dunia foodservice, karena beragam makanan yang akan dijual ke konsumen terlebih dahulu ditempatkan dalam wadah atau kemasan. Selain untuk menjaga penampilan dan kualitas makanan, wadah kemasan pangan juga dapat meningkatkan nilai jual dan sebagai media promosi.

Saat ini kemasan pangan mulai diperhatikan keamanannya oleh konsumen, terlebih sejak tahun 2010 lalu, saat gaya hidup sehat menjadi tren dan mulai bangkit di kalangan masyarakat Indonesia. Konsumen tidak hanya sadar untuk memilih bahan baku yang aman dan sehat pada menu yang ditawarkan di setiap restoran atau kafe yang mereka kunjungi, namun kemasan pangan yang mengusung go green dan aman  juga turut diperhatikan untuk menempatkan makanan dan minuman yang mereka pesan.

Dengan timbulnya kepedulian konsumen terhadap keamanan kemasan pangan tersebut, menuntut pelaku usaha restoran, kafe dan usaha lainnya yang bergerak di dunia foodservice harus menyediakan dan menggunakan kemasan yang aman,  go green, dan sesuai standar kemasan pangan yang baik dan aman dari pemerintah.

Demi mengakomodir hadirnya kemasan pangan yang food grade, pemerintah melalui lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian membuat peraturan mengenai standar kemasan pangan, keamanan mutu dan gizi pangan pada kemasan, dan kewajiban pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang.

Selain itu, Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) juga menerbitkan peraturan melalui Peraturan Kepala Badan POM No HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan yang mengatur jenis kemasan pangan dan bahan tambahan kemasan pangan termasuk pewarna/tinta, pelarut dan perekat. “Kemasan pangan wajib menggunakan material, pewarna/tinta, pengikat (binders) dan pelarut yang sesuai peraturan yang diizinkan. Jika sengaja tidak menggunakan bahan yang aman dan dapat membahayakan kesehatan manusia, akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta. Selain itu setiap produk yang mempunyai nomor resgistrasi (MD dan ML) berarti mereka telah meyatakan bahwa tinta yang digunakan adalah food grade dan tercantum sesuai peraturan yang diizinkan,” terang DR. Roy Sparringa, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya, Badan POM saat dimintai keterangan mengenai kemasan pangan yang aman oleh tim FST di kantor Badan POM.

Standarisasi kemasan pangan yang aman bagi produsen atau penyedia  kemasan pangan maupun bagi pelaku usaha di bidang foodservice selaku pemakai, perlu diterapkan dan mendapat dukungan pemerintah. Karena selain demi terciptanya kemasan pangan yang aman dan berstandar, dari pihak produsen kemasan pangan tersebut juga akan diuntungkan bila mereka akan menembus pasar internasional. Hal tersebut terkait dengan tingginya standar keamanan kemasan pangan yang diterapkan beberapa negara.

Di sisi lain, Badan POM selaku pihak dari pemerintah yang mampu memberikan legalitas dan pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan juga turut membantu masyarakat yang ingin dengan mudah mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kemasan pangan yang baik dan aman.

Pihak Badan POM melakukan beberapa langkah demi terciptanya kemasan pangan yang aman di tangan konsumen, seperti melakukan langkah promotif melalui kegiatan penyuluhan melalui pelaksanaan workshop atau seminar, pameran, penyebaran booklet, leaflet, poster, langkah preventif dengan penyusunan peraturan tentang pengawasan kemasan pangan, standar tentang cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan,  dan langkah represif meliputi sampling dan tindak lanjut hasil pengujian kemasan pangan.

Tujuan dari standarisasi kemasan pangan tentunya berpedoman pada ketentuan peraturan yang ada dan merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan produsen. Karena dalam sistem pengawasan obat dan makanan (Sispom) yang dikembangkan oleh Badan POM, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan produsen.

Untuk pelanggaran, bagi produsen maupun pelaku usaha yang menggunakan kemasan pangan yang tidak aman dan melanggarnya, maka dilakukan tindakan penegakan hukum melalui sanksi administrasi atau pidana. “Penggunaan tinta maupun material untuk produk kemasan pangan yang tidak sesuai persyaratan keamanan kemasan pangan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana,” ungkap Roy.

Agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kemasan pangan yang aman ataupun ingin mengajukan pengaduan seputar hal tersebut, Badan POM  membuka line bagi masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM di 021-4263333 atau 021-321990000.

Dengan kepedulian yang tumbuh dari pihak konsumen, produsen kemasan, dan pelaku usaha foodservice dalam menggunakan dan menyediakan kemasan yang aman dan baik, diharapkan menjadi sebuah peningkatan yang baik dalam bisnis foodservice di tanah air untuk selalu mengutamakan sisi kesehatan, bukan sebuah usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata. (Syukur)

Dasar Hukum Mengenai Kemasan Pangan

Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan Bagian Keenam Standar Kemasan Pasangan

PP No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan Bagian V, Pasal 16-20

Peraturan MenPerin No:24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang

Peraturan Kepala Badan POM No HK 03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan

Peraturan MenPerind No.20/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan Minum secara Wjib